![]() |
| Sumber: Google |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lama ini melakukan
operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu direksi PT. Karakatau Steel
pada, Jumat (22/3/2019) lalu.
Penangkapan ini hanya akan berselang selama sepekan setelah
lembaga antirasuah menangkap tangan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy- yang juga di
hari Jumat.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Ismail
Rumadan menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan saat ini yang masih
jauh dari harapan.
"Penangkapan tersebut menunjukan bahwa apa yang
diungkapkan Presiden Jokowi soal transparansi dan akuntabilitas dalam penataan
dan pengelolaan negara masih jauh dari harapan," terang Ismail di Jakarta,
Selasa (26/3/2019).
Ismail mencatat, sampai saat ini masih terdapat sejumlah kasus
korupsi yang masih tanda tanya. Seperti kasus e-KTP yang perlu diungkap sosok
penting selain Setya Novanto. Selanjutnya kasus korupsi dana divestasi Newmont
Nusa Tenggara serta kasus privatisasi JICT.
"Sudah jelas-jelas ada perbuatan melawan hukum dan
adanya kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi BPK,"
sambungnya.
Karena itu, Ismail menilai publik berhak menagih komitmen
pemerintah dalam memerangi kejahatan korupsi. Hal ini, juga bisa menjadi bekal
pemilih untuk menentukan suara pada 17 April mendatang.
"Jika Jokowi tidak transparan, maka Jokowi jagnan
berharap banyak untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terlebih lagi
menjelang beberapa hari pemilihan presiden," tandasnya.
Sumber: akurat.co

Komentar
Posting Komentar